THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF HALAL PRODUCT LEGISLATION IN INDONESIA: A SYARI‘AH AND POSITIVE LAW PERSPECTIVE

Abstrak

Indonesia,sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, merepresentasikan kasus unik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam regulasi produk halal. Dengan lebih dari 86 persen populasinya memeluk Islam, permintaan akan jaminan halal tidak hanya menjadi masalah ketaatan beragama, tetapi juga hak konsumen mendasar yang tertanam dalam filsafat moral maupun hukum konstitusi.

Artikel ini mengeksplorasi landasan filosofis dan hukum dari legislasi produk halal di Indonesia melalui perspektif ganda—Syariah dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan analisis maqāṣid al-sharī‘ah dan positivisme hukum, menguji bagaimana kerangka epistemik ini bertemu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Selanjutnya, artikel ini menganalisis sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta menilai peran bersama mereka dalam menegakkan keseimbangan etika-ekonomi. Data empiris dari tahun 2019–2025 menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal dan ekspor Indonesia telah meningkat secara signifikan, yang mencerminkan efektivitas model regulasi hibrida ini.

Temuan penelitian menyoroti bahwa sistem halal Indonesia, meskipun berakar pada yurisprudensi Islam, juga mewujudkan rasionalitas konstitusional—di mana negara memainkan peran aktif dalam menjaga moral ekonomi melalui hukum. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa legislasi halal di Indonesia memanifestasikan sintesis etika perintah ilahi (divine command ethics) dan rasionalisme kebijakan publik, melambangkan kesatuan filosofis antara agama dan negara dalam melindungi martabat manusia dan kesejahteraan konsumen.